Tentang Kami

Pembangunan Kota Padang diarahkan kepada lima pilar pembangunan yaitu : peningkatan kinerja aparatur, kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi, pemerataan pengembangan kawasan dan penanggulangan bencana , pengembangan ekonomi lokal dan pengentasan kemiskinan serta kemampuan membina kerjasama dan kemitraan dalam membangun. 
Program Pembangunan Kota Padang dalam rangka memantapkan pengembangan Koperasi , Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( KUMKM ).   Pemerintah Kota Padang arah kebijakan pembangunan  urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah antara lain diarahkan untuk :
  1. Menetapkan kaidah good govermance pada penyelenggaraan urusan koperasi dan UMKM,
  2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan koperasi dan UMKM,
  3. Mengembangkan dan melaksanakan sistem registrasi UMKM termasuk kaki lima dan melakukan pemutakhiran data setiap tahun,
  4. Meningkatkan sistem dan manajemen pembinaan lembaga dan pengelola koperasi dan UMKM,
  5. Meningkatkan jaringan usaha koperasi dan UMKM,
  6. Regulasi untuk meningkatkan akses koperasi dan UMKM terhadap modal, teknologi dan pasar,
  7. Memfasilitasi pengembangan sumber daya ekonomi lokal,
  8. Regulasi untuk memfasilitasi penyediaan ruang bagi koperasi dan UMKM, dan kaki lima,
  9. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan koperasi dan UMKM,
  10. Pengembangan Koperasi syari’ah,
  11. Memfasilitasi pengembangan SDM, kelembagaan dan peluang pasar UMKM.

Dasar Hukum

DASAR HUKUM LAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KORTA PADANG :

1. UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN.

2. UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

3. UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO.

4. P.P NO. 4 TAHUN 1994 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI.

5. P.P NO. 9 TAHUN 1995 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI.

6. P.P NO. 33 TAHUN 1998 TENTANG MODAL PENYERTAAN PADA KOPERASI.

7. P.P NO. 17 TAHUN 2013 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

8. PERDA KOTA PADANG NO. 16 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.

9. PERWAKO NO. 16 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURAN PINJAMAN MODAL KERJA BERGULIR BAGI KOPERASI, USAHA MIKRO DAN

Visi dan Misi

A. VISI
Dari penjelasan mengenai permasalahan terkait pelayanan KUMKM, telaah visi misi Kepala Daerah dan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI, serta isu – isu strategis pemberdayaan KUMKM di Kota Padang, maka visi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang
2014 – 2019 adalah “TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH YANG TANGGUH DAN KUAT DALAM PERSAINGAN GLOBAL”.

Visi diatas diharapkan dapat mewujudkan keinginan masyarakat Koperasi dan UMKM serta stakeholders terkait. 
Makna yang terkandung dari visi diatas adalah :
  1. Mandiri
    Mandiri merupakan suatu kondisi dimana Koperasi bisa mandiri dengan kemapuannya dan dapat berperan aktif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, terkhususnya anggota koperasi tersebut.
  2. Tangguh
    Tanguh merupakan suatu upaya pembangunan Koperasi dan UMKM yang tanguh dan mempunyai daya saing yang tinggi terhadap perkembangan perekonomian yang begitu pesat dan dapat  memperoleh hasil yang optimal pada tingkat kesejahteraan masyarakat dan angota koperasi.

Dengan demikian visi “TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH YANG TANGGUH DAN KUAT DALAM PERSAINGAN GLOBAL” dapat didefinisikan sebagai upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat Koperasi dan UMKM melalui sinergisitas antara pemerintah, masyarakat serta segenap pemangku kepentingan lainnya.

B. MISI
Sebagai upaya mewujudkan visi diatas, maka diperlukan misi sebagai arah dan memberikan batasan bagi tujuan pencapaian pembangunan Koperasi dan UMKM. Misi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang 2014 – 2019 adalah :
  1. Mewujudkan Koperasi yang sehat dan berkualitas.
    Misi ini diarahkan pada kebijakan yang sistematis dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan Koperasi dan UMKM. Afirmatif dari misi ini dilaksanakan melalui mendorong penguatan kelembagaan kelompok masyarakat menjadi koperasi, pembinaan terhadap koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif, meningkatkan kualitas koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta meningkatkan citra koperasi.
  2. Mengembangkan Produk Unggulan UMKM Kota Padang yang berdaya saing.
    Fokus pada misi ini adalah pengembangan produk unggulan daerah Sumatera Barat melalui peningkatan daya saing produk KUMKM. Afirmatif dari misi ini dilaksanakan melalui pengembangan Produk unggulan Daerah, peningkatan akses permodalan bagi KUMKM, perluasan jaringan pemasaran dan distribusi usaha, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia KUMKM.
  3. Penumbuhan wirausaha baru dan perluasan kesempatan kerja.
    Misi ini diarahkan meningkatkan akses lapangan kerja dengan titik berat pada menciptakan wirausahawan baru, melalui pelatihan, bantuan permodalan dan membangun jaringan pemasaran produk. Afirmatif dari misi ini dilaksanakan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia KUMKM.
  4. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Pengelola Koperasi dan UMKM yang berkompeten.
    Misi ini diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dari pengurus/pengelola KUMKM yang kompeten serta profesional. Afirmatif dari misi ini melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia KUMKM.